DetektifInvestigasi.Com
Pandeglang-Banten,-- Anggota timsus 99 GRIB JAYA Banten Selatan m.Sutisna angkat bicara."Seharusnya pertanggung jawaban ada di pihak dinas yang punya kebijakan terkait bansos BLT,PKH. Menurut pandangan hukum yang terjadi melakukan pembenaran terkait tuduhan tuduhan yang terjadi, Semestinya pemerintah mengambil sikap untuk melakukan pembinaan atau Bintek terhadap para pendamping,yang terlibat di tubuh BLT PKH bansos tegasnya.
Lanjut m.Sutisna mengatakan."Bukan hanya di desa Mekarsari saja yang muncul konflik terkait pelaksanaan pencairan,bansos PKH dan BPNT tetapi di desa lainpun yang ada di kabupaten Pandeglang Banten juga banyak terjadi dan peristiwanya sama hampir serupa maka untuk menjaga perbaikan demi terjaganya keutuhan pelayanan yang baik dan memberikan rasa nyaman terhadap para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan meminimalisir tindakan pungli maka disinilah Pemerintah harus hadir secara total.
Bukan sebaliknya setiap datang pencairan yang terjadi Selalu ada keresahan antar kelompok,ini membuktikan lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh para pihak pengelola dan kurangnya kesigapan dari pihak dinas terkait.Sementara telah di diamanatkan dalam pasal 34 UUD 1945 pasal ini mengatur bahwa negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak anak yang terlantar.
Selain itu penyaluran bansos juga merupakan pelayan publik yang diatur undang undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.Dan tujuan bansos juga untuk membantu meminimalisir kemiskinan Serta Bansos bantuan sosial PKH, BLT di wajibkan tepat sasaran tutupnya.
Redaksi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar